- Usulan Biaya Haji Naik, Kasi PHU: Subsidi Berkeadilan Untuk Jamaah Mendatang
- Hari Amal Bakti Ke 77 Kementerian Agama , Gubernur Kalsel Serahkan Penghargaan Humas Award 2022
- Baznas Dan Paragon Technology Berupaya Dorong Kesejahteraan Mustahik Melalui Program Zmart
- Siapkan Fasilitas Pendukung, Bandara Syamsudin Noor Dukung Kesuksesan Presidensi G 20
- Mengusung Tema Iconic Airport Hotel, Cordia Hotel Hadir Di Bandara Internasional Syamsudin Noor
- Prof. Zudan, KORPRI Mengaji, Berkontribusi Harus Jadi Gerakan
- MTQ Nasional KORPRI VI Diikuti 82 Kafilah
- Bapandiran Data Banua
- BAZNAS Berikan Apresiasi Rp. 310 Juta Bagi Pemenang MTQ Nasional ke-29 di Kalsel
- Lagu Ciptaan Robert Hendra Sulu Jadi Kenyataan
Wagub Kalsel H. Muhidin Tidak Ingin Bank Kalsel Turun Tahta

Keterangan Gambar : Wagub H. Muhidin saat rapat paripurna di gedung DPRD Kalsel (Foto : Biro Adpim Provinsi Kalsel)
amacomedia.com, Banjarmasin - Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin optimis dapat memenuhi modal inti minimum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.
Hal ini disampaikan H Muhidin usai rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Rabu (16/3).
Baca Lainnya :
- Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional Lanud Sjamsudin Noor Kembali Salurkan Bansos 0
- Rimbawan Dishut Kalsel Latihan Karate Bersama 0
- Rakor Tindak Lanjut Kajian Imbal Jasa Lingkungan Tahura0
- Pesan Walikota Kepada Seniman Lokal 0
- KONI Harus Tingkatkan Kembali Prestasi Olahraga Daerah 0
"Insyallah, kalau Perda ini selesai akan kita upayakan," ucapnya.
Menurut H Muhidin, jika modal inti tidak terpenuhi sebanyak Rp 3 triliun hingga 2024 maka Bank Kalsel akan turun kasta menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).
Disampaikanya, dengan bertambahnya modal Bank Pembangunan Daerah maka BUMD memiliki peran strategis dalam menunjang pembangunan di bidang perekonomian.
Muhidin juga meminta BUMD mengoptimalkan peranya agar benar benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan H Supian HK mengatakan, pentingnya kolaborasi antara Pemprov Kalsel dengan Pemerintah Kabupaten Kota untuk memenuhi modal inti Bank Pembangunan Daerah.
Menurutnya, penyertaan modal Pemprov Kalsel akan dibahas di Komisi II DPRD Provinsi. "Terkait penyertaan modal dari Pemprov akan dibahas di Komisi II, kemudian akan diputuskan di Badan Anggaran," katanya. (Adm/Syh/Adpim)
