amacomedia.com,Banjarbaru - Bertempat di Kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel, Media Gathering dalam rangka peluncuran Pendataan Lapangan KUMKM yang  pelaksanaannya mulai tanggal 15 Seprember - 14 Oktober 2023, merupakan kegiatan pendataan lengkap atas seluruh pelaku dan unit usaha/perusahaan dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada dalam wilayah Negara Indonesia. Kegiatan PL - KUMKM dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2022 dan ditargetkan dapat diselesaikan pada tahun 2024. Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM (PL-KUMKM) dimaksudkan untuk memperoleh data koperasi dan UMKM yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali pertanian.

Cakupan PL - KUMKM 2023 adalah Identitas pelaku usaha, Identitas usaha/Badan usaha, Karakteristik usaha/perusahaan, sumber daya manusia, proses produksi/bisnis, pemasaran, status keuangan. Adapun lokasi pelaksanaan PL-KUMKM di Provinsi Kalimantan Selatan akan dilaksanakan di 8 Kabupaten/Kota, yaitu : Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru.

Kepala BPS Kalsel Martin Wibisono, S.ST., M.Si. menyampaikan  "mulai 15 September hingga 14 Oktober 2023 akan dilakukan pendataan lengkap KUMKM secara door to door oleh petugas  di Kalimantan Selatan yakni 8 kabupaten kota dan kurang lebih 1534 petugas pendataan lapangan diterjunkan,  mereka akan diawasi sekitar 309 PML ( petugas pemeriksa lapangan) dan 79 KOSEKA (kordinator sensus kecamatan)".

Baca Lainnya :

• Terangkan Kota Paringin: Dishub Ganti Lebih dari 500 Titik Penerangan0
• Diskusi Kelompok Terpumpun Hasil Pendampingan Pengutamaan Bahasa Negara 0
• BPJS Kesehatan Luncurkan PESIAR Untuk Target Minimal 98% Penduduk Sebagai Peserta JKN0
• Dr. MUHAMAT, S.Si., M.Sc : Nyamuk Aedes Aegypti Linn, Pengenalan Telur Dan Jentik Nyamuk 0
• Mentan Ajak Pelaku Perkebunan Akselerasi Program Peremajaan Hingga Hilirisasi Sawit di Kalsel0

Mereka akan bergerak secara dor to dor untuk melakukan pendataan lengkap usaha-usaha pelaku usaha, karakteristik usaha, permodalan keuangan, pemasaran serta supply dan tentunya penggunaan digitalisasi pembayaran keuangan. Dalam pelaksanaannya sebenarnya sudah dimulai tahun 2022  di 240 kabupaten kota seluruh Indonesia dan di Kalimantan Selatan sudah dilakukan pendataan di 5 kabupaten kota yang dikelola oleh Kementerian Koperasi dan UMKM secara langsung, untuk tahun 2023  KUKM dilakukan oleh BPS sebanyak  215 kabupaten kota seluruh Indonesia.

Di Kalimantan Selatan ada 8 kabupaten kota, dimana tahun 2022 cakupan usahanya adalah untuk  usaha yang menetap Sedangkan untuk tahun2023 dilakukan pendataan baik itu usaha menetap maupun yang tidak menetap. pembangunan UMKM ini jadi penting karena bagian dari upaya khusus pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional yang nanti di 2024 salah satunya adalah bagaimana tersedia database KUMKM, karena UMKM  secara umum di Indonesia kurang lebih mencapai 90% dari pelaku bisnis usaha, ketika pandemi kemarin  mengganggu perekonomi di Indonesia tentunya langkah-langkah pemerintah untuk mengembalikan ekonomi itu agak sulit ketika database  KUMKMnya tidak tersedia dengan baik.

Sementara itu, penanggung jawab PL-KUMKM, Fachri Ubadiyah, SE., M.P. berharap dari masyarakat untuk memberikan informasi kepada petugas yang nanti petugasnya membawa identitas, surat tugas, topi, ID card, QR Code  yang bisa  di scan untuk meyakinkan para pelaku UMKM agar tidak ragu-ragu dalam memberikan datanya. (Adm)